Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) resmi menjalin kemitraan strategis untuk mendukung Program Koperasi Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Target ambisiusnya: membangun 80 ribu koperasi desa dan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru di seluruh pelosok tanah air.
Kolaborasi ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (7/7/2025).
“Ini bukan hanya tentang koperasi, tapi tentang masa depan ekonomi desa dan penciptaan kerja. Ini solusi besar untuk tantangan ketenagakerjaan kita,” ujar Yassierli.
Menaker Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung pengembangan koperasi melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. BLK akan menjadi pusat pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi kompetensi bagi calon pengelola koperasi dan masyarakat desa.
“Kami siapkan instruktur terbaik, kurikulum aplikatif, dan skema sertifikasi agar koperasi tidak hanya tumbuh banyak, tapi juga kuat dan dikelola profesional,” tegasnya.
Kerja sama ini mencakup tiga fokus utama: Pertama (Pemanfaatan infrastruktur BLK dan BLK Komunitas (BLKK) sebagai pusat pelatihan koperasi), Kedua (Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas instruktur dan pelatihan kompetensi), dan Ketiga (Pemberdayaan ekonomi desa berbasis komunitas lokal untuk menciptakan koperasi yang relevan dengan kebutuhan setempat).
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya transformasi koperasi menjadi lembaga modern dan profesional. Menurutnya, koperasi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang terhadap ketimpangan ekonomi di desa.
“Kita ingin membentuk koperasi pekerja, koperasi pengemudi, koperasi kurir, dan berbagai model lain yang berbasis aplikasi dan digital,” jelas Budi Arie.
Dalam kerja sama ini juga akan dilakukan: Pertukaran dan pemanfaatan data antara Kemnaker dan Kemenkop untuk perencanaan dan pengawasan koperasi, Penguatan kelembagaan koperasi agar sesuai dengan standar bisnis modern. Serta pendampingan kelembagaan koperasi baru, khususnya di sektor informal seperti buruh harian, petani kecil, dan pelaku usaha mikro.
Kemenkop menargetkan agar koperasi yang dibentuk tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa yang nyata. Dengan kolaborasi lintas sektor, program ini diharapkan mendorong munculnya ekosistem koperasi yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi jangka panjang.
“Kita tidak ingin hanya banyak koperasi, tapi koperasi yang sehat dan mampu menciptakan efek domino ekonomi — dari desa, untuk Indonesia,” pungkas Budi Arie.
Program pembangunan 80 ribu koperasi desa bukan hanya proyek ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar membangun kemandirian desa, mengurangi pengangguran, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan penuh SDM, infrastruktur pelatihan, dan kebijakan lintas kementerian, sinergi Kemnaker dan Kemenkop UKM ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia dari akar rumput.
