Menu

Dark Mode
BPJPH Dorong Infrastruktur Lab Halal Berstandar Global Ekonom: Komunikasi Penting, Tapi Fundamental Tetap Penentu Pemerintah Dorong Desa Wisata Jadi Motor Ekonomi Lokal SDM Pertanahan Ditingkatkan Lewat Lulusan STPN Gubernur Khofifah Serahkan Bonus Rp1,845 Miliar, Tegaskan Atlet Paralimpik Jatim Mampu Bersaing di Level Internasional Dari Depok, Halal Bihalal HIKAM Jabodetabek–Jabar Teguhkan Istiqomah Amalan dan Ikatan Ruhani Santri dengan Pengasuh

Politik & Pemerintahan

Mendagri Dorong Layanan Publik Lebih Nyaman dan Cepat

badge-check


Mendagri Dorong Layanan Publik Lebih Nyaman dan Cepat Perbesar

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengecek langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

“Kalau yang kita lihat malam ini ya baik. Tapi, saya tahu karena MPP ini salah satu yang terbaik juga di Jawa Tengah,” kata mendagri dalam keterangan resmi, Kamis.(6/11/2025).

Mendagri menyarankan agar suasana MPP Kota Semarang dibuat semakin nyaman.

Ia mendorong agar pengelolaan layanan, bila memungkinkan, dapat mencontoh MPP Kabupaten Badung di Bali.

Di daerah tersebut, suasana pelayanan dibangun lebih menarik dan dekat dengan masyarakat sehingga pengunjung merasa lebih nyaman saat mengakses layanan publik.

Mendagri mengatakan, keberadaan MPP di Indonesia sejatinya mengadopsi model serupa yang diterapkan di negara Georgia.

Konsep tersebut kemudian diimplementasikan di Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tito juga menekankan pentingnya optimalisasi MPP di Jawa Tengah dan berharap MPP dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah, salah satunya dengan menyediakan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut ia, keberadaan MPP memudahkan masyarakat karena dapat memangkas alur perizinan yang sebelumnya kompleks.

“Tapi, kalau saatnya dia ada di Mal Pelayanan Publik, ada outlet PBG, BPHTB, udah buat aja di mal itu,” ujarnya.

Mendagri mengatakan, telah melihat secara langsung kemudahan layanan MPP di berbagai daerah.

Bahkan, dalam pengalamannya, proses perizinan PBG kini dapat dilakukan sekitar 15 menit. “Kemudahan inilah yang perlu terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Baca Lainnya

Sinergi Lembaga Diperkuat untuk Dukung Penegakan Hukum

14 April 2026 - 01:44 WIB

Presiden Prabowo Tekankan Nilai Luhur Pencak Silat

13 April 2026 - 02:37 WIB

Satgas PKH Perkuat Pengelolaan SDA dan Penyelamatan Aset

11 April 2026 - 01:02 WIB

Berita Populer di Politik & Pemerintahan