Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan rencana kerja dan alokasi anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Mendikdasmen menegaskan bahwa kebijakan Kemendikdasmen 2026 mengacu pada RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dengan visi “terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta.”
Mendikdasmen menyebutkan lima program prioritas nasional Kemendikdasmen, yakni: Percepatan wajib belajar 13 tahun, Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, Penguatan kualitas pendidikan vokasi, dan Pengembangan kebahasaan dan kesastraan.
“Program-program ini dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, baik dari sisi fasilitas, kualitas pengajar, maupun kurikulum,” ujar Mendikdasmen.
Tahun 2026, Kemendikdasmen memperoleh Pagu Definitif sebesar Rp55 triliun, setara 7 persen dari total anggaran pendidikan. Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat pada 11 September 2025, kementerian mendapatkan tambahan anggaran Rp400 miliar, sehingga total pagu menjadi Rp55,4 triliun.
“Tambahan anggaran dialokasikan untuk enam program utama, mulai dari penguatan kompetensi guru melalui KKG dan MGMP, pengadaan peralatan pendidikan, pengembangan konten dan bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran, penguatan pelaksanaan tes kemampuan akademik, peningkatan akreditasi satuan pendidikan, hingga pembangunan kebahasaan dan kesastraan, termasuk Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA),” jelas Menteri Mu’ti.
Meski pagu telah ditetapkan, Mendikdasmen menekankan masih terdapat kebutuhan strategis yang perlu diperjuangkan, antara lain: perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK, penyesuaian biaya pendidikan SD dan SMP, tambahan tunjangan guru Non-ASN, revitalisasi sekolah, pengembangan pendidikan vokasi dan khusus, penjaminan mutu, serta pendidikan karakter.
“Kami terus berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Mendikdasmen.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif tambahan anggaran Rp400 miliar tersebut. Ia menegaskan pemanfaatan anggaran harus fokus pada program prioritas dan dilaksanakan secara akuntabel.
“Setiap rupiah dari anggaran ini harus digunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Kami juga masih memperjuangkan mata anggaran lain agar mendapat perhatian dalam perubahan anggaran mendatang,” ujar Hetifah.
Rapat kerja ini menegaskan sinergi antara Kemendikdasmen dan DPR RI dalam memastikan tersedianya anggaran yang tepat guna untuk peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus mendukung berbagai program strategis nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
