Jakarta – Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga telah membahas secara khusus dalam rapat terbatas pada 24 Maret 2025 lalu. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.
Kementerian Keuangan menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mematangkan rencana pelaksanaan sekolah rakyat. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
“Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan,” katanya dalam keterangan yang diterima pada Selasa (15/4/2025).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan anggaran pendidikan APBN 2025 telah terealisasi Rp76,4 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini setara dengan 10,6% dari pagu APBN senilai Rp665 triliun.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan dengan tetap menjaga 20% anggaran pendidikan. Sebab, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan di bidang pendidikan pada tahun ini.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia, dan sekolah rakyat; serta makan bergizi dan digitalisasi pembelajaran. Adapun untuk output strategis anggaran pendidikan 2025, salah satunya pelaksanaan sekolah rakyat.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan hingga saat ini sudah ada empat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Baru empat kabupaten/kota yakni Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau, yang lain masih dalam proses,” kata Mensos saat sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat sekaligus dialog bersama pilar-pilar sosial di Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (15/4/2025) seperti dikutip dari Antara.
Meski telah menerima usulan dari empat kabupaten tersebut, Mensos menyampaikan semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.
“Sedangkan secara nasional untuk tahun ini yang sudah hampir selesai atau final adalah 53 titik untuk tahun ini dimulai,” terangnya.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem.
Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Model pembangunan Sekolah Rakyat terdiri atas revitalisasi aset, yaitu menggunakan aset eksisting, renovasi terbatas, serta melengkapi sarana prasarana sekolah maupun asrama.
Kemudian model pembangunan baru, yakni berupa lahan baru, dan dibangun bangunan baru untuk sekolah, asrama dan lainnya, hingga fasilitas baru sesuai standar nasional.
