Surabaya – Demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa, yang akrab disapa Gus Barra menjelaskan selain untuk menggali keikutsertaan masyarakat dalam rencana pembangunan, Musrenbang RKPD 2026 ini juga digelar demi menyelaraskan pembangunan pada skala yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, pada tingkat pemerintahan nasional dan provinsi memiliki tiap program yang beragam, oleh karena keberagaman itulah Gus Barra mengimbau kepada para pimpinan perangkat daerah agar bisa menyamakan visi demi kebijakan yang efektif.
“Melalui Musrenbang ini kami harapkan, akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat pada setiap proses dan pelaksanaan pembangunan, dan kepada seluruh perangkat daerah agar pro aktif, mengajukan usulan kepada Kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar sesuai dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur,” bebernya dalam keterangan pers, Sabtu (29/3/2025).
Bupati Mojokerto itu terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian, salah satunya adalah tentang peningkatan SDM yang menurutnya harus segera diperhatikan dengan serius sejak sedini mungkin. Karena selain bidang pendidikan sebagai penyokong kualitas, Gus Barra juga mengemukakan bahwa terjaganya kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto juga sangat mempengaruhi kualitas SDM di kemudian hari.
“Isu strategis yang harus diperhatikan di bidang kualitas sumber daya manusia meliputi, peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata, lalu pemerataan penyediaan fasilitas layanan kesehatan, dan peningkatan layanan balita gizi buruk dan stunting,” pungkas Gus Barra.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, yang turut hadir pada giat tersebut juga menyampaikan pandangannya. Ayni Zuroh mengungkapkan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tetap harus menjadi prioritas kepala daerah.
Untuk merealisasikannya Ayni mengungkapkan dua hal yang berkaitan, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan serta validasi data kemiskinan demi efektivitas bantuan sosial yang akan diberikan, baik itu bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Oleh karena itu, Ayni berharap agar Musrenbang RKPD kali ini bisa benar-benar memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.
“Kami berharap pada Musrenbang RKPD ini dapat menghasilkan kesepakatan yang konstruktif dengan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, pembangunan yang kita laksanakan harus memperhatikan aspek pemerataan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di kabupaten Mojokerto,” jelasinya.
Sementara itu, diketahui pada Musrenbang RKPD 2026 ini dihadiri oleh setidaknya 250 undangan yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat dan kepemerintahan. Hal ini seperti yang diinformasikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi pada sesi laporannya.
“Peserta dari yang diundang adalah kurang lebihnya 250 yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat dan kepemerintahan, yaitu Ketua Fraksi DPRD Kab. Mojokerto, Jajaran Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, Unsur universitas, dan Unsur masyarakat,”tambahnya. (MC Jatim/ida-idc/eyv)
