Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau siswa dihari pertama masuk Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMP dan SMA di Kota Probolinggo, Senin (14/7).
Berlokasi di Rusun Sederhana Kota Probolinggo, Gubernur Khofifah menyapa sebanyak 100 siswa dari keluarga prasejahtera yang hari ini memulai hari baru menyongsong masa depan pendidikan inklusif berkeadilan dan berkualitas melalui sekolah rakyat.
Tak hanya bersapa dengan para siswa, guru dan juga para wali murid, namun Gubernur Khofifah juga meninjau fasilitas kelas, dapur, hingga ruang kesehatan yang disiapkan di lokasi Sekolah Rakyat.
“Hari ini bukan sekadar awal masuk sekolah, tetapi awal dari harapan besar bangsa bagi generasi penerus. Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjangkau anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal,” kata Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan ada 12 lokasi sekolah rakyat yang memulai operasional hari pertama di Jatim. Total ada sebanyak 1.183 siswa yang hari ini memulai pembelajaran di sekolah rakyat Jawa Timur mulai jenjang SD, SMP dan SMA.
“Di hari pertama ini, para siswa di sekolah rakyat diajak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, hingga orientasi nilai-nilai dasar pendidikan dan kebangsaan,” tegas Khofifah.
Tampak di lokasi, para orang tua turut hadir dan diberi kesempatan untuk melihat langsung fasilitas sekolah serta berinteraksi dengan tenaga pengajar. Hal ini penting karena konsep sekolah rakyat adalah _boarding school_ dimana para siswa wajib tinggal dalam asrama.
Selain itu di hari pertama ini, para siswa dan keluarga juga turut didampingi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping sosial, serta Jatim Social Care.
Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial RI juga telah menyiapkan beragam perangkat pendukung kegiatan belajar-mengajar, termasuk Buku Pintar SR, buku siswa, panduan pelaksanaan MPLS, hingga modul pembelajaran khusus.
“Cara paling efektif memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat sekolah, lewat pendidikan, lewat belajar. Jika kita berbicara soal pemutusan kemiskinan secara strategis jangka panjang, maka harus dimulai dari penguatan SDM setiap anggota keluarga. Dan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah solutif,” ujarnya.
Pemprov Jatim sendiri terus berupaya memenuhi kebutuhan para siswa. Setiap anak, kata Khofifah, akan mendapatkan layanan penuh, termasuk makan tiga kali sehari, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya secara gratis. Hal ini bertujuan agar para siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa terbebani persoalan logistik.
“Dengan dukungan fasilitas dan tenaga pengajar yang mumpuni, kami pastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Segala kebutuhan siswa benar-benar akan dipenuhi secara optimal selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan, Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak secara nasional dalam tahap awal pelaksanaan. Dari total 63 sekolah yang direncanakan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, 12 di antaranya berada di Jawa Timur.
Dari 12 Sekolah Rakyat tersebut, tiga lokasi berada di atas lahan milik Pemprov Jatim, yakni UPT PPSPA Batu (Dinsos Jatim) dengan 6 rombongan belajar (rombel) jenjang SMP, Balai Diklat BPSDM Jatim Kampus Kawi di Kota Malang dengan 3 rombel jenjang SMA, serta SMKN Maritim Lamongan dengan 3 rombel jenjang SMA.
Sementara 9 lokasi lainnya tersebar di berbagai daerah, yakni Kabupaten Mojokerto (2 rombel SMP), Kota Malang (4 rombel SMP), Kabupaten Banyuwangi (1 rombel SD, 2 SMP, 2 SMA), Kabupaten Pasuruan (3 rombel SMP, 3 SMA), dan Kota Surabaya (4 rombel SMA).
Berikutnya, ada Kabupaten Jombang (2 rombel SMP, 2 SMA), Kabupaten Kediri (4 rombel SMA), dan Kabupaten Pacitan (4 rombel SMA). Khusus di Kota Probolinggo, terdapat 2 rombel SMP dan 2 rombel SMA dengan total 100 siswa.
“Program Sekolah Rakyat Tahap 1A Tahun Ajaran 2025/2026 di Jatim dimulai dengan total 1.183 siswa dan 12 sekolah. Namun, tiga siswa mengirim surat sakit, sehingga hari ini dimulai dengan 1.180 siswa,” tandas Khofifah.
“Sebanyak 12 sekolah rakyat kita didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan. Ini membuktikan bahwa Jatim siap menjadi pionir Sekolah Rakyat di Indonesia,” tegasnya.
Pemprov Jatim pun telah menyiapkan pelaksanaan Tahap 1B yang dijadwalkan akan dimulai akhir Juli 2025. Tahap lanjutan ini akan mencakup 7 lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan, dengan total sekitar 600 siswa baru.
“Sepanjang Tahun Ajaran 2025/2026 ini, total akan ada 19 Sekolah Rakyat, bahkan bisa lebih, karena akan ada Tahap 1C yang dimulai pada bulan September,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini merupakan komitmen dalam mengawal visi besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo.
“Ini adalah bagian dari tekad kami untuk mengawal penuh program nasional Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan. Bapak Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” pungkasnya
