Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan militernya terhadap Palestina. Pernyataan tegas ini disampaikan Puan saat memberikan sambutan dalam forum The Group of Parliaments in Support of Palestine yang digelar di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025) waktu setempat.
Dalam forum yang dihadiri oleh delegasi parlemen dari berbagai negara, Puan menyuarakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza dan Tepi Barat. Ia menegaskan bahwa tindakan Israel yang terus menggempur wilayah sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata. Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Puan dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Sabtu (19/4/2025).
Ia mengungkapkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza telah menyebabkan kelaparan massal di kalangan anak-anak, kerusakan fasilitas kesehatan, dan membuat ribuan keluarga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Puan juga menyesalkan bahwa hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda penghentian serangan oleh militer Israel, meskipun sebelumnya sempat disepakati gencatan senjata pada awal tahun 2025.
“Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan terhadap warga sipil terus berlanjut. Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Puan kembali menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang menyatakan bahwa Indonesia akan terus menentang pendudukan Israel selama kebebasan Palestina belum terwujud.
“Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari Bapak Pendiri Negara kami, Presiden Sukarno, yang berkata: ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan juga menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya konflik antarnegara, krisis perdagangan, serta fragmentasi geopolitik dunia. Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya kolaborasi dan solidaritas antarbangsa untuk mendorong perdamaian.
“Di saat dunia sangat membutuhkan persatuan dan kolaborasi, kita justru melihat perpecahan yang makin dalam. Di saat perdamaian dibutuhkan lebih dari sebelumnya, kita menyaksikan meluasnya kekerasan,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya peran parlemen di seluruh dunia dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, bukan kekerasan. Parlemen, kata Puan, harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan dan kemanusiaan, tidak hanya kepada konstituen di dalam negeri, tetapi juga kepada rakyat yang tertindas di seluruh dunia.
“Kita harus mempromosikan kerja sama, menolak unilateralisme, dan memimpin dalam mendorong resolusi damai. Kita tidak bisa tinggal diam atas penderitaan rakyat Palestina,” katanya.
Sebagai penutup, Puan mengajak semua parlemen dunia untuk mendorong pemerintah masing-masing agar bersikap lebih tegas terhadap agresi Israel dan memperkuat dukungan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Ia menyerukan aksi nyata dalam bentuk mobilisasi sumber daya, pembangunan opini publik, dan diplomasi internasional.
