Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (30/4/2025) sore, guna memutuskan kelanjutan program Sekolah Rakyat—inisiatif pendidikan yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang tak terserap oleh sistem pendidikan formal.
Mu’ti menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat telah matang. “Kita sudah rapat beberapa kali, desain kurikulumnya juga sudah oke, kemudian nanti gurunya juga sudah kita siapkan,” ujarnya.
Meski demikian, finalisasi program masih menunggu persetujuan langsung dari Presiden. “Keputusannya nanti rapat dengan Pak Presiden jam 3,” tegas Mu’ti, usai menutup Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di Depok, Rabu (30/4/2025).
Sekolah Rakyat merupakan wujud intervensi negara untuk menjamin hak pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, khususnya anak-anak dari kelompok miskin, marjinal, dan tidak tertampung di sekolah formal.
Berbeda dari sekolah umum, program ini menggunakan kurikulum khusus yang bersifat tailor-made, dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya, siswa tidak harus memulai dari kelas 1, tapi bisa langsung masuk sesuai capaian belajarnya.
Kurikulum ini memungkinkan penilaian berdasarkan kemampuan individual, bukan semata usia atau jenjang kelas. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan belajar anak-anak di luar sistem konvensional.
Jika mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Mu’ti menegaskan bahwa semua elemen teknis, termasuk pelatihan guru dan desain kurikulum, telah disiapkan oleh Kemendikdasmen bersama Kementerian Sosial yang turut mendukung program tersebut.
Program ini diharapkan menjadi jawaban konkret negara dalam menghapus kesenjangan pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif.
