Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya meningkatkan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu program prioritas. Peningkatan konektivitas itu dipandang penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang sehingga dapat mempercepat pemerataan ekonomi, menumbuhkan perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta membuka lebih banyak peluang usaha.
Pada acara Press Background: Konektivitas Antarwilayah untuk Pemerataan Ekonomi di Jakarta, Senin (15/9/2025), Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD) Ahmad Yani menyebutkan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain penyelenggaraan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan.
“Hasil survei triwulan kedua per Juni 2025 menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi darat adalah 96,01 persen. Layanan perintis saat ini baru menjangkau sekitar 75 persen daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ke depannya, kami targetkan angkutan perintis dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ahmad Yani pada Senin (15/9/2025).
Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mengakselerasi pergerakan orang, barang, dan jasa untuk mendukung pemerataan ekonomi. Program yang dijalankan mencakup layanan kapal angkutan laut perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta kapal khusus ternak.
Hingga saat ini, terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan total 6 unit armada berkapasitas masing-masing 500 ekor.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan RPJMN 2025–2029, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Ada Asta Cita 3 yaitu pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, Asta Cita 5 tentang penguatan infrastruktur konektivitas dan logistik, serta Asta Cita 6 untuk mendukung kawasan perdesaan, perbatasan, dan transmigrasi,” ungkapnya.
Menurut Budi, Rencana Induk Pelabuhan Nasional mencakup 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpul regional, 278 pelabuhan pengumpan lokal, 1.321 rencana lokasi pelabuhan, dan 55 terminal bagian dari pelabuhan umum. “Untuk kategori komersial terdapat 102 pelabuhan, sedangkan nonkomersial ada 534 pelabuhan,” tambahnya.
Di sektor udara, Kemenhub menyediakan layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini tersedia 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.
Direktur Angkutan Udara, Agustinus Budi Hartono, menyebutkan bahwa hingga Juli 2025, realisasi angkutan udara perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi dengan 183.681 penumpang. Sementara untuk kargo, jembatan udara terealisasi sebanyak 3.056 frekuensi dengan muatan 1.859.378 kg.
“Saat ini angkutan udara perintis melayani 22 korwil dari Sumatera hingga Papua. Terdapat 10 korwil di Papua karena kebutuhan di wilayah tersebut sangat tinggi. Harapannya, harga barang-barang bisa turun sehingga ekonomi daerah bisa berkembang lebih cepat,” jelas Agustinus.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) terus mengembangkan jaringan kereta api nasional melalui pembiayaan kreatif di luar APBN, seperti investasi swasta dan skema KPBU. Beberapa proyek kereta modern yang telah berjalan adalah MRT Jakarta, Skytrain Soekarno-Hatta, KA Makassar–Parepare, LRT Jakarta, Commuter Line, LRT Palembang, dan LRT Jabodebek.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menambahkan bahwa saat ini terdapat lima layanan perintis yang beroperasi, yaitu KA Cut Meutia, KA Lembah Anai, LRT Sumatera Selatan, KA Makassar–Parepare, dan KA Bathara Kresna.
“Sebelum lima layanan perintis itu, kami juga memiliki kereta perintis yang kini sudah naik kelas menjadi KA PSO karena okupansi penumpang mencapai 70 persen. Antara lain KA Siliwangi, KA Jenggala, KA Minangkabau Ekspres, serta KA Datuk Belambangan,” tutur Arif.
Kemenhub menegaskan bahwa peningkatan konektivitas antarwilayah bukan hanya soal transportasi, tetapi juga soal pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
