Jakarta — Pemerintah terus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Sebagai bagian dari agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan program pelatihan nasional untuk 500 ribu tenaga kerja terampil di berbagai bidang, antara lain welder (juru las), perawat, hospitality, dan sektor keahlian khusus lainnya.
Program berskala besar ini menjadi tindak lanjut arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna dan hasil pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara yang membuka peluang kerja bagi tenaga profesional asal Indonesia.
“KemenP2MI akan menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga vokasi pemerintah dan swasta, serta perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pelatihan, sertifikasi, dan penempatan terintegrasi,” ujar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut Mukhtarudin, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Ia menegaskan bahwa desain pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pasar kerja internasional, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat langsung mengisi peluang di berbagai negara mitra.
“Kami berkomitmen menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing di kancah global,” tegasnya.
Program ini merupakan bagian dari Program Strategis Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan total anggaran Rp8 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk pelatihan, sertifikasi, dan pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri secara terstruktur.
“Presiden telah memerintahkan untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja di bidang welder dan hospitality. Program ini disiapkan bersama Kementerian P2MI agar pekerja juga memiliki kesempatan bekerja di luar negeri,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai memimpin Kick-Off Meeting Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah di Gedung Ali Wardana, Jakarta.
Airlangga menambahkan, inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan pemimpin dunia, yang secara konkret membuka permintaan tinggi terhadap tenaga terampil asal Indonesia di berbagai sektor.
“Berbagai negara mitra telah menyampaikan kebutuhan besar terhadap pekerja Indonesia. Pemerintah menyiapkan langkah strategis agar SDM kita memenuhi standar dan ekspektasi pasar global,” ujarnya.
Program ini tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi penyedia utama tenaga kerja profesional di Asia dan Timur Tengah, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara eksportir tenaga ahli, bukan sekadar tenaga kasar.
Sinergi KP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, serta lembaga vokasi akan mempercepat proses sertifikasi dan upskilling nasional. Dengan skema pelatihan terintegrasi, lulusan program ini akan memiliki standar kompetensi internasional, termasuk kemampuan bahasa, etika kerja, dan profesionalisme global.
“Ini bukan hanya program pelatihan, tetapi transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional. Dari mencetak pekerja menjadi mencetak profesional,” tutur Mukhtarudin.
Program pelatihan tenaga kerja terampil lintas sektor ini menjadi salah satu pilar dari agenda besar pembangunan manusia unggul dalam kerangka RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menyiapkan bonus demografi produktif untuk menembus pasar kerja dunia.
Dalam satu tahun pertama Kabinet Merah Putih, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem tenaga kerja berdaya saing, mulai dari pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan profesional di luar negeri.
“Kita tidak hanya ingin mengirim pekerja, tetapi mengirim duta-duta keterampilan Indonesia yang membawa nama baik bangsa,” pungkas Mukhtarudin.
