Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (tengah) berdialog dengan kepala desa saat kunjungan kerja dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan, bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tak bisa dilakukan sendiri oleh satu kementerian, melainkan harus menjadi kerja bersama antarlembaga.
Salah satu pendekatan penting yang disorotnya adalah penyediaan program perumahan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Agus menegaskan, bahwa meskipun Kementerian Sosial (Kemensos) bukan kementerian teknis pembangunan, mereka turut mengambil peran karena kebutuhan masyarakat yang mendesak.
“Tugas dari Kemensos adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan. Namun, karena banyak warga miskin tinggal di rumah tak layak, kami ikut dalam program renovasi rumah dan sanitasi,” ujar Agus Jabo, melalui keterangan resmi, Selasa,(29/4/2025).
Salah satu program andalan Kemensos adalah pembangunan Rumah Layak Huni yang basisnya adalah rehabilitasi rumah warga miskin. Namun, program itu masih terbatas dari sisi kuota.
Pada 2025, Kemensos hanya mampu mengalokasikan 1.500 unit rumah, jauh dari jumlah kebutuhan di lapangan.
“Banyak masyarakat miskin tinggal di rumah tidak layak dan belum memiliki sanitasi memadai. Ini jadi fokus awal kami,” tambah Agus.
Sebelumnya, Bank Dunia atau World Bank masih mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin, dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin yang setara 171,91 juta jiwa itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari (kurs Rp 16.800/US$).
Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” dikutip dari laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Selasa (29/4/2025).
Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia bila mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, dan tingkat pendapatan menengah ke bawah atau lower middle income poverty rate US$ 3,65 per kapita per hari.
Jika mengacu pada international poverty rate atau tingkat kemiskinan internasional yang sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau setara 3,7 juta orang saja.
Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar US$ 3,65 per kapita per hari sebesar 44,47 juta orang atau setara 15,6%.
