Jakarta – Masyarakat Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, secara tegas menyatakan dukungan mereka terhadap kelanjutan operasi pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel.
Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat berkunjung ke pulau tersebut bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam.
Berdasarkan rilis Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025), warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan mengungkapkan dampak positif kehadiran tambang bagi kehidupan mereka.
Salah satu nelayan, Fathah Abanovo (33), menyatakan bahwa aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan normal tanpa gangguan. “Air laut tetap jernih, kualitasnya bagus, dan kami bisa menjual hasil tangkapan langsung ke perusahaan,” ujarnya.
Nelayan asal Pelugak, Lukman Harun (34) juga membantah isu penurunan kualitas air akibat tambang. Menurutnya, kondisi perairan tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. “Ikan karang masih melimpah, dan aman dikonsumsi. Berita negatif di media sosial tidak sesuai fakta,” tegas Lukman.
Menteri Bahlil menegaskan kunjungannya dilakukan untuk memverifikasi langsung laporan media sosial yang menyoroti dampak lingkungan tambang.
“Saya menyempatkan diri bersama Gubernur dan Bupati Raja Ampat melakukan kunjungan ke Pulau Gag, Raja Ampat, naik heli dalam rangka merespons apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial. Kami menghargai semuanya, pemberitaan itu kami menghargai dan bentuk penghargaan itu kita terus cek, supaya lebih objektif dengan kondisi yang ada,” ujar Bahlil saat temu media di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025).
Gubernur Elisa Kambu menyatakan, video viral yang diduga menunjukkan kerusakan lingkungan bukan berasal dari Pulau Gag. “Masyarakat di sini justru menangis meminta tambang tidak ditutup karena telah meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Bupati Orideko, meski ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat pada Kamis (5/6/2025).
Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.
PT Gag Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2008, PT Antam Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT Gag Nikel saat ini berada di tangan PT Antam Tbk.
