Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini tampak nyata dalam pemantauan langsung pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, di SMAN 3 Batam dan SMKN 7 Batam, Rabu (25/6/2025).
Wamen Fajar menilai, pelaksanaan SPMB di Kepulauan Riau (Kepri)—yang 96 persen wilayahnya berupa lautan—berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan merata. Ia memuji upaya koordinasi pemerintah daerah yang dinilai sangat efektif, meskipun tantangan geografis begitu kompleks.
“SPMB di Kepri bisa jadi contoh nasional. Tidak ada kendala besar, hanya sedikit teknis seperti aktivasi Kartu Keluarga atau validasi prestasi. Namun semua sudah ditangani lewat posko pelayanan satu pintu,” ujar Fajar.
Didampingi oleh Sekda Provinsi Kepri, Direktur PAUD Kemendikdasmen, dan para kepala dinas pendidikan se-Kepri, Wamen Fajar menegaskan bahwa sistem ini menunjukkan bagaimana daerah bisa adaptif dalam pelayanan pendidikan, bahkan di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPMB: akses informasi dan transportasi bagi calon siswa di daerah 3T. Untuk menjawab tantangan ini, pihaknya memilih pendekatan jemput bola, yaitu mengunjungi langsung wilayah-wilayah terpencil.
“Kami datangi langsung daerah 3T, walau transportasi darat dan laut terbatas. Ini demi memastikan semua anak bisa mendaftar,” ujar Adi.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga memberikan dukungan nyata, seperti: Transportasi gratis (darat dan laut), Bebas biaya SPP, dan Seragam sekolah gratis
Langkah ini dinilai sangat penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan, terutama di wilayah kepulauan yang tantangannya berbeda dibanding daerah daratan.
Wamen Fajar juga mengungkapkan bahwa jumlah peminat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Batam meningkat signifikan tahun ini. Kondisi ini menurutnya merupakan indikator positif dalam penguatan pendidikan vokasi.
“Peminat SMK naik, ini pertanda baik. Justru yang harus dikhawatirkan adalah bila minat siswa terhadap vokasi menurun,” tegasnya.
Fajar menambahkan bahwa peningkatan minat terhadap SMK sejalan dengan upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan Anak Tidak Sekolah (ATS). Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan sarana dan infrastruktur yang memadai agar siswa bisa belajar dan berkembang secara optimal.
“Kalau minat meningkat, tugas kita menyiapkan fasilitasnya. Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas,” tutupnya.
Dengan pendekatan inklusif, kolaboratif, dan responsif seperti yang diterapkan di Kepri, pemerintah berharap praktik baik dalam pelaksanaan SPMB ini dapat direplikasi di daerah lain, sehingga tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari pendidikan, di manapun mereka berada.
