Jakarta — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan mulai dilaksanakan pada 9 Januari 2026.
Hal tersebut disampaikan Maman saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
“Kami akan memulai aktivasi pasar serta gotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat segera kembali bergerak,” ujar Maman dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Untuk mendukung pemulihan usaha, pemerintah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit yang berlokasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Data per 9 Desember 2025 menunjukkan lebih dari 200 ribu UMKM terdampak merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah akan memberikan relaksasi kredit sesuai hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat serta pembersihan wilayah terdampak bencana dengan dukungan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“UMKM ibarat sirkulasi darah dalam tubuh perekonomian. UMKM harus dilayani agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak,” jelas Maman.
Ia menambahkan, Kementerian UMKM akan terus melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak agar program pemulihan berjalan komprehensif dan berkelanjutan melalui koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dilaksanakan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta instansi terkait lainnya.
Seluruh program pemulihan akan disinergikan dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya.
“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat cash for work, sehingga selain terlibat dalam pemulihan, mereka juga memperoleh penghasilan,” pungkas Muhaimin.
