JOMBANG — Dugaan kebocoran data kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah daerah. Sekitar 100 ribu data pajak milik warga Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dilaporkan bocor dan diduga diperjualbelikan di dark web.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa data yang bocor mencakup identitas wajib pajak. Jika benar, data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kejahatan siber seperti penipuan, phishing, hingga pencurian identitas.
Sejumlah warga mengaku resah atas kejadian ini. Mereka khawatir data pribadi yang selama ini diserahkan kepada pemerintah justru menjadi celah bagi pihak tidak bertanggung jawab.
“Ini sangat meresahkan. Kami memberikan data untuk kepentingan administrasi, tapi malah berisiko disalahgunakan,” ujar amin salah satu warga Jombang.
Indikasi Lemahnya Keamanan Sistem
Ali Murtadho Dosen Sistem Infromasi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum – Unipdu menilai, insiden ini mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam sistem keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Dalam pengelolaan data publik, setiap instansi seharusnya menjamin prinsip dasar keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data.
Kebocoran dalam jumlah besar seperti ini diduga berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari sistem yang tidak diperbarui, celah keamanan yang tidak terdeteksi, hingga minimnya audit dan pengujian keamanan secara berkala.
“Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga tata kelola. Ada kemungkinan terjadi kelalaian dalam menjaga data publik sebagai aset strategis,” ujar Ali yang juga ahli di bidang teknologi informasi.
lebih lanjut ali menyampaikan bahwa dampak kebocoran data tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh sisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk aksi penipuan digital yang semakin marak.
Selain potensi kerugian finansial, masyarakat juga menghadapi risiko gangguan privasi dan keamanan digital. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
Regulasi Sudah Ada, Implementasi Dipertanyakan
Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban perlindungan data pribadi oleh setiap pengelola data.
Namun, berbagai pihak menilai bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Banyak instansi dinilai belum sepenuhnya siap, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sistem pengamanan.
Publik kini menuntut pemerintah daerah untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dugaan kebocoran ini. Selain itu, langkah investigasi menyeluruh dinilai penting untuk mengungkap sumber kebocoran dan memastikan tidak ada data lain yang terdampak.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah situasi ini.
Alarm Serius Digitalisasi Pemerintah
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan transformasi digital. Digitalisasi layanan publik tanpa diimbangi sistem keamanan yang kuat justru membuka celah risiko yang lebih besar.
Pemerintah didorong untuk segera melakukan penguatan sistem keamanan, termasuk audit menyeluruh, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam era digital, keamanan data adalah fondasi utama kepercayaan publik. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan.
