Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan serah terima kunci Program Rumah untuk Guru Indonesia yang digelar serentak di delapan provinsi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
Program itu merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memberikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah bekerja cepat dalam merealisasikan penyediaan rumah bersubsidi untuk guru. “Ini adalah langkah maju yang luar biasa. Program ini memberikan dukungan nyata untuk kesejahteraan guru,” ungkapnya di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (26/3/2025).
Menteri Mu’ti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, dengan guru sebagai pilar utama dalam mencerdaskan bangsa. “Dengan adanya rumah yang layak, para guru dapat lebih fokus pada tugasnya sebagai pendidik,” ujar Mu’ti.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk guru sudah disiapkan, dengan serah terima kunci simbolis untuk 250 unit rumah. “Penyediaan rumah ini bertujuan agar para guru memiliki tempat tinggal yang dekat dengan lokasi mengajar, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam mengajar,” jelas Maruarar.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu, menyatakan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni, dan oleh karena itu, program ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan mereka. “Dengan rumah yang layak, para guru bisa lebih fokus mengajar,” tambah Nixon.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga mengapresiasi peran BPS dalam memberikan data yang mendukung kebijakan ini. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dapat terus berlanjut demi memastikan kesejahteraan guru dan pembangunan nasional yang inklusif.
Program Rumah untuk Guru Indonesia ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa guru, sebagai pahlawan pendidikan, dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik di lingkungan yang lebih nyaman dan layak huni.
