SURABAYA, 4 MEI 2026 — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dalam peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Timur yang menargetkan renovasi sebanyak 33.000 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2026, Minggu (3/5).
Kegiatan yang digelar di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya tersebut turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Peluncuran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas peningkatan signifikan program BSPS di Jawa Timur. Dari sekitar 2.914 unit pada tahun 2025, jumlahnya melonjak lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 33.000 unit pada tahun 2026.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan,” tegas Khofifah.
"Di Jawa Timur sendiri, peningkatan renovasi rumah BSPS cukup signifikan. Yang sebenarnya tahun lalu hanya 2.914 rumah, sekarang menjadi 33.000 rumah. Ini tentu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan karena dengan hunian layak, taraf hidup masyarakat juga meningkat. Dengan begitu, ekonomi mereka juga membaik," lanjut mantan Menteri Sosial RI itu.
Menurutnya, rumah layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi, peningkatan kesehatan keluarga, hingga memperkuat daya tahan sosial masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, integrasi antara program perumahan dan pemberdayaan ekonomi tersebut menjadi model pembangunan yang komprehensif dalam menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Ada intervensi pada hunian sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Dengan skala yang masif dan pendekatan yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis program BSPS 2026 akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.
“InsyaAllah ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita menurunkan kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat berbasis komunitas,” pungkas Khofifah.
Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar mengungkapkan bahwa jumlah program BSPS di Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 hanya sekitar 2.914 unit rumah, pada 2026 meningkat menjadi 33.000 unit.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah mengombinasikan BSPS dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui program PNM Mekaar yang menyasar perempuan pelaku usaha.
“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan 33.000 unit rumah tersebut diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja, termasuk dari sektor konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor. Dari kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM semua ikut bergerak. Ini yang kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono menyebutkan, dari total 33.000 penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.252 kepala keluarga berasal dari Kota Surabaya. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 di antaranya telah terverifikasi.
Ia memastikan proses verifikasi akan dipercepat agar penyaluran bantuan sesuai target yang telah ditetapkan.
Bambang juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat, termasuk program pembangunan rumah rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan memberikan dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah mendampingi Menteri PKP Maruarar dalam peninjauan rumah calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jalan Endrosono Gang 8, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.
Diketahui, Program BSPS di wilayah Wonokusumo terintegrasi dalam skema “Tender Rakyat” dengan total pagu anggaran sebesar Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Gubernur Khofifah meninjau langsung tiga rumah penerima bantuan.
Salah satunya adalah rumah Suparno, pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan yang menanggung empat anggota keluarga. Ia menerima bantuan sebesar Rp20 juta dengan swadaya Rp1,5 juta. Kondisi rumah sebelumnya dinilai tidak layak huni, tanpa sanitasi memadai, struktur bangunan tidak permanen, serta atap yang rapuh.
Penerima lainnya, M. Effendi yang bekerja sebagai pengemudi alat berat pengangkut sampah dengan penghasilan Rp3,6 juta per bulan, juga menerima bantuan Rp20 juta dengan swadaya Rp3 juta. Rumahnya tergolong rusak berat karena tidak memiliki struktur dasar seperti pondasi, sloof, kolom, dan ring balok, serta atap yang bocor.
Selain itu, Tohir, pedagang barang bekas dengan penghasilan Rp2 juta per bulan dan dua tanggungan keluarga, turut menerima bantuan serupa. Rumahnya mengalami kerusakan berat dengan struktur yang tidak memadai serta atap bocor.
Seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi teknis, termasuk dokumentasi kondisi rumah. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga menyediakan kanal pengaduan melalui layanan BENAR-PKP di nomor +62 812-88888-911 sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Program BSPS sendiri merupakan inisiatif Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk pembelian bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.
