Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah: Ketahanan Pangan Bukan Isu Sederhana, Integrasi Matra TNI Jadi Kunci Kedaulatan Nasional Gubernur Khofifah Nilai SMKN 1 Buduran Jadi Role Model Nasional Pendidikan Vokasi Berbasis Industri KONI Pusat Nilai Lari Trail Berpotensi Berprestasi Global Layanan Peserta PBI JKN Tetap Berjalan Selama Tiga Bulan KKN Pertanahan Perkuat Kompetensi Mahasiswa di Bidang Agraria Presiden Dorong Profesionalisme TNI–Polri di Rapim 2026

Berita

Mutasi Tiga Gelombang Perkuat Seleksi Pejabat, Bupati Jombang Warsubi: Sesuai Aspirasi Masyarakat

badge-check


Mutasi Tiga Gelombang Perkuat Seleksi Pejabat, Bupati Jombang Warsubi: Sesuai Aspirasi Masyarakat Perbesar

JOMBANG – Mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Jombang dibagi dalam tiga gelombang untuk memperkuat seleksi aparatur sipil negara (ASN). Dalam kebijakan ini, Bupati Warsubi menegaskan pentingnya transparansi dan evaluasi kinerja sebagai dasar pengisian jabatan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melaksanakan mutasi pejabat secara bertahap sebagai strategi memperkuat birokrasi. Bupati Warsubi menyebut langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya reformasi pelayanan publik agar lebih cepat, profesional, dan responsif.

“Mutasi tiga gelombang ini kami lakukan untuk memastikan pejabat yang duduk benar-benar punya rekam jejak baik, siap bekerja cepat, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Warsubi, Sabtu, (13/9/2025).

Ia menambahkan, pola bertahap juga memudahkan evaluasi kinerja sebelum pejabat dipromosikan. “Kami ingin mutasi ini jadi momentum pembaruan birokrasi, bukan sekadar pindah kursi. Semua ASN harus berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik,” tegasnya.

Gelombang pertama sudah digelar pada Kamis (11/9/2-25) dengan melantik 10 pejabat eselon II B dan 15 pejabat eselon III. Di antaranya Bambang Suntowo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Anwar sebagai Kepala BKPSDM, Budi Winarno sebagai Kepala Bakesbangpol, serta Wor Windari sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Warsubi juga mengungkapkan kondisi nyata birokrasi: hingga awal September 2025 masih terdapat 93 jabatan kosong — terdiri atas 5 jabatan eselon II B, 21 jabatan eselon III A, 11 jabatan eselon III B, 39 jabatan eselon IV A, dan 17 jabatan eselon IV B. Data ini dibuka agar masyarakat ikut mengawasi proses pengisian jabatan.

Menurutnya, pengisian jabatan berikutnya akan berlangsung setelah evaluasi kinerja. “Kami ingin pejabat yang punya rekam jejak baik dan dekat dengan masyarakat,” ujar Warsubi.

Selain promosi dan rotasi, mutasi kali ini juga menyasar pejabat yang bermasalah. Pemkab memastikan integritas jadi prioritas utama. Warsubi menargetkan seluruh jabatan kosong terisi secara bertahap pada dua gelombang berikutnya seiring evaluasi kinerja pejabat.

“Bekerjalah untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kita semua ingin Jombang lebih maju,” tegas Warsubi menutup. ***

Kreator: Pliplo Society

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah: Ketahanan Pangan Bukan Isu Sederhana, Integrasi Matra TNI Jadi Kunci Kedaulatan Nasional

10 February 2026 - 10:41 WIB

Presiden Dorong Profesionalisme TNI–Polri di Rapim 2026

10 February 2026 - 03:26 WIB

Hakim Diminta Jaga Integritas dan Independensi

10 February 2026 - 03:17 WIB

Berita Populer di Politik & Pemerintahan