Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Ajak Pemuda Jadi Penggerak Kampanye Antikorupsi untuk Indonesia Emas 2045 Gubernur Khofifah Raih Terbaik Pertama Pengawasan Ketenagakerjaan, Bukti Perlindungan Tenaga Kerja di Jatim Makin Kuat Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang Jatim–Kepri, Tekankan Sinergi Rantai Pasok dan Peluang Baru Investasi Kawasan Perbatasan Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Aceh memastikan optimalisasi penyaluran distribusi logistik ke seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan longsor. Prioritas utama logistik, khususnya pangan dan obat-obatan ini dilakukan melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk BNPB, Kodam IM, dan Polda Aceh untuk mempercepat dan memastikan bantuan tiba tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Sekda Aceh, M. Nasir saat diwawancarai stasiun televisi nasional, melalui siaran langsung di ruang kerjanya di Ruang Setda Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/12/2025). Menurut Sekda M. Nasir, fokus penanganan logistik meliputi penyaluran bantuan menyeluruh ke semua daerah yang terdampak banjir dan longsor. Distribusi logistik, meliputi pangan dan obat-obatan, diprioritaskan via udara untuk menjangkau wilayah yang terisolir akibat akses darat terputus. “Distribusi ini kita fokuskan di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa. Di daerah tersebut kita sudah mendirikan tenda-tenda darurat, dapur umum serta posko-posko layanan medis,” ujar M. Nasir. Selain lewat udara, distribusi logistik juga dibantu melalui jalur darat dan laut. Pada tahap awal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan logistik seberat 27 ton melalui jalur laut untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh. “Pemerintah Aceh dan Instansi Lain seperti Satpol PP/WH juga berkoordinasi untuk memanfaatkan jalur laut guna mempercepat penyaluran bantuan logistik. Ini merupakan pengiriman tahap awal dari BNPB pada akhir November 2025. Proses distribusi logistik terus berlangsung secara bertahap melalui kombinasi jalur darat, laut, dan udara,” ucap M. Nasir. Pengiriman bantuan logistik ini bertujuan untuk menjangkau lima kabupaten/kota terdampak, di antaranya Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. “Tujuan utama pengiriman via laut adalah untuk mempercepat pendistribusian logistik dan peralatan vital, mengingat banyak akses darat yang terputus total. Alhamdulillah, saat ini jalur darat seperti Aceh Tamiang – Sumut sudah bisa diaskes baik kendaraan roda empat maupun dua,” pungkasnya. Suharyanto Pastikan Dukungan Pusat untuk Pemulihan Aceh Tengah Pasca-Bencana Danone Indonesia Turut Perkuat Kolaborasi Bantu Korban Banjir di Sumatra

Sosial & Budaya

Pemerintah Terbitkan Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Haji 1447 H

badge-check


					Pemerintah Terbitkan Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Haji 1447 H Perbesar

Jakarta – Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Peraturan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 13 November 2025.

 

“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” bunyi Keppres yang dikutip, Jumat (5/12/2025).

 

Adapun besaran Bipih jemaah haji reguler tahun 1447 H/2026 M adalah sebagai berikut:

 

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422

b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512

c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422

d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.206.922

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722

g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.645.422

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822

m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022

n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422

 

“Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Makkah, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Madinah, dan biaya hidup,” seperti yang dikutip lagi.

 

Adapun besaran Bipih yang bersumber dari petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) adalah sebagai berikut:

 

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981

b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071

c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.340.981

d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.085.481

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp91.758.281

g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.48

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381

m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581

n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp86.170.981

 

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; pelayanan akomodasi; pelayanan konsumsi; pelayanan transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; dokumen perjalanan; perlengkapan jemaah haji; biaya hidup; pembinaan jemaah haji di Indonesia dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; serta pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan jemaah haji.

 

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.695. 758.435.018,67. Sementara nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sebesar Rp7.229.419.000.

 

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi ketentuan penutup Keppres 34/2025.

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Ajak Pemuda Jadi Penggerak Kampanye Antikorupsi untuk Indonesia Emas 2045

9 December 2025 - 07:56 WIB

Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Aceh memastikan optimalisasi penyaluran distribusi logistik ke seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan longsor. Prioritas utama logistik, khususnya pangan dan obat-obatan ini dilakukan melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk BNPB, Kodam IM, dan Polda Aceh untuk mempercepat dan memastikan bantuan tiba tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Sekda Aceh, M. Nasir saat diwawancarai stasiun televisi nasional, melalui siaran langsung di ruang kerjanya di Ruang Setda Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/12/2025). Menurut Sekda M. Nasir, fokus penanganan logistik meliputi penyaluran bantuan menyeluruh ke semua daerah yang terdampak banjir dan longsor. Distribusi logistik, meliputi pangan dan obat-obatan, diprioritaskan via udara untuk menjangkau wilayah yang terisolir akibat akses darat terputus. “Distribusi ini kita fokuskan di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa. Di daerah tersebut kita sudah mendirikan tenda-tenda darurat, dapur umum serta posko-posko layanan medis,” ujar M. Nasir. Selain lewat udara, distribusi logistik juga dibantu melalui jalur darat dan laut. Pada tahap awal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan logistik seberat 27 ton melalui jalur laut untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh. “Pemerintah Aceh dan Instansi Lain seperti Satpol PP/WH juga berkoordinasi untuk memanfaatkan jalur laut guna mempercepat penyaluran bantuan logistik. Ini merupakan pengiriman tahap awal dari BNPB pada akhir November 2025. Proses distribusi logistik terus berlangsung secara bertahap melalui kombinasi jalur darat, laut, dan udara,” ucap M. Nasir. Pengiriman bantuan logistik ini bertujuan untuk menjangkau lima kabupaten/kota terdampak, di antaranya Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. “Tujuan utama pengiriman via laut adalah untuk mempercepat pendistribusian logistik dan peralatan vital, mengingat banyak akses darat yang terputus total. Alhamdulillah, saat ini jalur darat seperti Aceh Tamiang – Sumut sudah bisa diaskes baik kendaraan roda empat maupun dua,” pungkasnya.

8 December 2025 - 12:08 WIB

Suharyanto Pastikan Dukungan Pusat untuk Pemulihan Aceh Tengah Pasca-Bencana

8 December 2025 - 12:06 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya