Menu

Dark Mode
Gubernur Khofifah Siapkan Penguatan Talenta Cyber Security, Siswa Jatim Diproyeksikan Lanjut Studi hingga Internasional Gubernur Khofifah dan Menko AHY Resmikan Penataan Kawasan Kumuh Campurejo, Tingkatkan Kualitas Hidup 1.152 Warga Kenang 79 Tahun Perjuangan TRIP, Gubernur Khofifah: Usia Muda Bukan Penghalang untuk Berkontribusi bagi Indonesia HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemprov Jatim Bebaskan Sejumlah Pajak dan Sanksi Administratif, Gubernur Khofifah: Ringankan Beban Masyarakat Akad Massal KPR Sejahtera Disaksikan Presiden Prabowo, Khofifah Pastikan Ekosistem Rumah Subsidi Jatim Terus Diperkuat Perkuat Stabilitas Harga Pangan, Gubernur Khofifah Kembali Gelar Pasar Murah di Kabupaten Tuban

Sosial & Budaya

Tingginya Angka Pekerja Informal Picu Pentingnya Pembaruan Data Bantuan Sosial Nasional

badge-check


Tingginya Angka Pekerja Informal Picu Pentingnya Pembaruan Data Bantuan Sosial Nasional Perbesar

Jakarta – Tingginya jumlah pekerja sektor informal di Indonesia dinilai menjadi tantangan besar dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pekerja informal memiliki pendapatan yang tidak tetap serta perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung sangat dinamis.

Pemerintah menilai pendataan masyarakat penerima bansos membutuhkan pembaruan secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Karakteristik pekerja informal yang cenderung berpindah pekerjaan, tidak memiliki slip gaji tetap, hingga belum seluruhnya terdata dalam sistem ketenagakerjaan formal membuat proses verifikasi data menjadi lebih kompleks.

Data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan sektor informal masih mendominasi pasar kerja nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang atau lebih dari separuh total penduduk bekerja di Indonesia. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dalam menyusun basis data perlindungan sosial yang akurat dan terintegrasi.

Pemerintah terus mendorong penguatan sistem data sosial ekonomi nasional melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, khususnya pekerja informal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan dapat membantu mempercepat pembaruan data penerima bansos. Dengan sistem data yang semakin terintegrasi, pemerintah optimistis proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi kesalahan sasaran penerima.

Penguatan akurasi data bansos dinilai penting untuk menjaga efektivitas program perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Pemerintah berharap pembaruan data secara berkala dapat memastikan bantuan sosial benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok pekerja informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Sumber : InfoPublik

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Siapkan Penguatan Talenta Cyber Security, Siswa Jatim Diproyeksikan Lanjut Studi hingga Internasional

2 August 2026 - 07:42 WIB

Gubernur Khofifah dan Menko AHY Resmikan Penataan Kawasan Kumuh Campurejo, Tingkatkan Kualitas Hidup 1.152 Warga

2 August 2026 - 03:55 WIB

Kenang 79 Tahun Perjuangan TRIP, Gubernur Khofifah: Usia Muda Bukan Penghalang untuk Berkontribusi bagi Indonesia

1 August 2026 - 11:35 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya