Menu ✖

Dark Mode
Hasil Misi Dagang Makassar Rp5,693 Triliun, Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Tumbuh Bersama Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemprov dan BAZNAS dalam Program Rutilahu Gubernur Khofifah Dorong Investasi Ekologis Lewat Penanaman 8.100 Mangrove Berbuah Rekor MURI Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp1 Juta per Murid dan Tanam 100 Pohon di Kota Probolinggo Gubernur Khofifah Sapa Warga Paciran Lamongan dan Serahkan Bantuan Pangan Gratis di Pasar Murah ke-220 Gubernur Khofifah Hadir Langsung di Pronojiwo Lumajang, Serahkan Santunan dan Bantuan Renovasi Rumah Terdampak Longsor

Sosial & Budaya

Tingginya Angka Pekerja Informal Picu Pentingnya Pembaruan Data Bantuan Sosial Nasional

badge-check


Tingginya Angka Pekerja Informal Picu Pentingnya Pembaruan Data Bantuan Sosial Nasional Perbesar

Jakarta – Tingginya jumlah pekerja sektor informal di Indonesia dinilai menjadi tantangan besar dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pekerja informal memiliki pendapatan yang tidak tetap serta perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung sangat dinamis.

Pemerintah menilai pendataan masyarakat penerima bansos membutuhkan pembaruan secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Karakteristik pekerja informal yang cenderung berpindah pekerjaan, tidak memiliki slip gaji tetap, hingga belum seluruhnya terdata dalam sistem ketenagakerjaan formal membuat proses verifikasi data menjadi lebih kompleks.

Data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan sektor informal masih mendominasi pasar kerja nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang atau lebih dari separuh total penduduk bekerja di Indonesia. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dalam menyusun basis data perlindungan sosial yang akurat dan terintegrasi.

Pemerintah terus mendorong penguatan sistem data sosial ekonomi nasional melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, khususnya pekerja informal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan dapat membantu mempercepat pembaruan data penerima bansos. Dengan sistem data yang semakin terintegrasi, pemerintah optimistis proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi kesalahan sasaran penerima.

Penguatan akurasi data bansos dinilai penting untuk menjaga efektivitas program perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Pemerintah berharap pembaruan data secara berkala dapat memastikan bantuan sosial benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok pekerja informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Sumber : InfoPublik

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemprov dan BAZNAS dalam Program Rutilahu

4 November 2026 - 08:23 WIB

Gubernur Khofifah Dorong Investasi Ekologis Lewat Penanaman 8.100 Mangrove Berbuah Rekor MURI

4 November 2026 - 01:41 WIB

Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp1 Juta per Murid dan Tanam 100 Pohon di Kota Probolinggo

3 November 2026 - 12:47 WIB

Berita Populer di Sosial & Budaya