Jakarta, Petik — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Pengawasan yang efektif tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan, ekonomi, dan ketahanan negara.
Menurutnya, peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan risiko serius, mulai dari gangguan kesehatan hingga potensi instabilitas sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan pengawasan berjalan optimal. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan distribusi produk yang semakin kompleks, terutama di era digital.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan di lapangan, termasuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, serta izin edar. Penguatan kapasitas pengawasan di daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian di seluruh wilayah Indonesia.
Pengawasan obat dan makanan juga dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing produk nasional. Produk yang aman dan berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Mendagri menekankan bahwa pengawasan yang kuat akan berdampak langsung pada stabilitas nasional karena berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, upaya ini harus terus diperkuat melalui regulasi, pengawasan terpadu, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis pengawasan obat dan makanan dapat berjalan lebih efektif dan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
